KOMUNIKASI POLITIK

Ragam Saluran Komunikasi Politik.

Beberapa bentuk saluran komunikasi politik yang akan diungkapkan disini, dalam fungsi yang berbeda memang telah dikemukakan sebelumnya yakni sebagai komunikator dalam komunikasi politik, oleh karena beberapa unsur tertentu yang dimaksudkan ternyata memang bisa berfungsi ganda. Ia dapat berfungsi sebagai sumber/komunikator di satu saat, tetapi pada waktu tertentu lebih berfungsi sebagai saluran atau media, dan pada waktu yang lain berfungsi sebagai keduanya.

Kegandaan fungsi itu bukanlah sesuatu yang aneh karena suatu pihak dalam berlangsungnya proses komunikasi memang tergantung dari mana kita akan meninjaunya. Birokrasi (pemerintah) misalnya, di satu pihak merupakan komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah, namun dalam kesempatan lain ia juga dapat berfungsi sebagai saluran bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat[1]. Fungsi yang ganda itu terutama ditemui pada unsur-unsur yang bersifat organisasional/institusional seperti pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa. Dengan begitu memang kelihatan bahwa dalam prakteknya dapat saja terjadi saling tukar tempat antar unsur-unsur komunikasi tersebut. Pengertian saluran komunikasi politik di dalam pembahasan ini memang luas cakupannya. Segala sesuatu pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik termasuk ke dalam saluran komunikasi politik. Bahkan yang diistilahkan Almond dan Powell (dalam Nasution, 1990) sebagai struktur-struktur komunikasi pun, sebenarnya dimaksudkan sebagai saluran-saluran komunikasi politik. Struktur-struktur komunikasi politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Struktur wawanmuka informal. Struktur ini merupakan saluran yang efektif dalam
penyampaian pesan-pesan politik. Seterusnya, seperti yang ditemukan pada
sistem organisasi manapun, ternyata disamping struktur yang formal dari suatu
organisasi/sistem, senantiasa terdapat pula struktur informal yang
membayanginya. Saluran ini memang bersifat bebas dalam arti tidak terikat oleh
struktur yang formal, namun tidak semua orang dapat akses ke saluran ini dalam
kadar yang sama. Mereka yang bisa akses ke saluran informal ini biasanya akan
memperoleh lebih banyak informasi ketimbang yang tidak akses, meskipun hal ini
masih ditentukan oleh beberapa factor lain.
2. Struktur sosial tradisional. Struktur ini merupakan saluran komunikasi yang
memiliki keampuhan-keampuhan tersendiri, karena pada masyarakat yang
bersangkutan memang arus komunikasi ditentukan oleh posisi sosial pihak yang
berkomunikasi (khalayak maupun sumber). Artinya, pada lapis yang mana yang
bersangkutan berkedudukan dan (tentunya akan menentukan pula) akses di susunan
sosial masyarakat tersebut. Dalam masyarakat tradisional, susunan struktur
sosial yang ada menentukan siapa yang layak berkomunikasi dengan siapa,
tentang masalah apa, dan dengan cara apa. Dengan kata lain, struktur sosial
tradisional pada hakekatnya mempunyai aturan-aturan yang menentukan baik pola
maupun arus komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat tersebut[2]. Bahkan
jika diamati lebih jauh, dalam masyarakat yang masih tradisional, sampai-
sampai peran komunikasi seseorang (apakah sebagai komunikator, atau cuma
penyampai/saluran, atau hanya berhak menjadi penerima saja) seakan-akan telah
ditentukan menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan tempat tersebut.
Sekalipun harus diakui bahwa penetapan peran tersebut tidak bersifat mutlak,
namun karena sifat kehidupan di masyarakat tradisional yang serba preskriptif,
maka seolah-olah seorang individu tidak lagi bebas untuk menentukan sendiri
peran komunukasi yang diinginkan (atau diperlukan), melainkan harus
disesuaikan dengan posisi sosial si individu yang bersangkutan. Secara tidak
sadar, sebenarnya sejak masa masyarakat tradisional dulu telah diakui betapa
informasi atau lebih luas lagi komunikasi, merupakan sesuatu yang amat dekat
dengan kekuasaan. Pye (1963) menggambarkan karakteristik yang mencolok dari
proses komunikasi pada masyarakat tradisional, sebagai berikut;
1. Tidak terorganisir sebagai suatu sistem yang jelas terbedakan dari
proses-proses sosial yang lainnya.
2. Mereka berpartisipasi dalam proses komunikasi tersebut, melakukan atas
dasar posisi sosial atau politik yang diduduki oleh yang bersangkutan
dalam masyarakatnya, dan sepenuhnya menurut ikatan pribadi mereka.
3. Informasi biasanya mengalir mengikuti garis hirarkhi sosial atau menurut
pola yang telah tertentu berdasarkan hubungan sosial pada tiap komunitas.
4. Proses komunikasi tersebut tidak independen dari aturan hubungan sosial,
ataupun isi komunikasi yang disampaikan. Penyebabnya adalah karena
proses komunikasi yang dimaksud umumnya erat berkaitan dengan struktur
dasar masyarakat tradisional, maka tindakan mengevaluasi,
menginterpretasikan, dan memberi respon terhadap segala aktivitas
komunikasi umumnya diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan yang langsung
berhubungan dengan hirarkhi status antara komunikator dan khalayak.
3. Struktur masukan (input) politik. Yang dimaksud dengan struktur masukan adalah
struktur yang memungkinkan terbentuknya/dihasilkannya input bagi sistem
politik yang dimaksud[3]. Struktur-struktur input politik seperti serikat
sekerja, kelompok-kelompok kepentingan, dan partai politik, merupakan saluran
informasi yang bermakna dalam komunikasi politik. Merupakan sifat paling dasar
bagi organisasi-organisasi yang disebut tadi, untuk melakukan transmisi
kepentingan, baik yang umum (popular) dan yang khusus, ke arah yang digariskan
oleh kepemimpinan politik yang berkuasa. Kehadiran struktur-struktur yang
ini, menurut mereka –setidak-tidaknya pada sistem yang membolehkan mereka
bebas dari kontrol pemerintah- merupakan kesempatan bagi warga negara biasa
untuk mempunyai sejumlah besar saluran untuk akses ke elit politik. Dengan
akses ke salah satu struktur itu, dan kebebasan untuk membentuk yang baru,
bila diperlukan , maka warga negara dengan mudah dapat menyuarakan tuntutan-
tuntutan mereka.
4. Struktur keluaran (output) politik. Adalah struktur formal dari pemerintahan.
Struktur kepemerintahan, khususnya birokrasi, memungkinkan pemimpin-pemimpin
politik mengkomunikasikan petunjuk bagi pelaksanaan peraturan-peraturan untuk
bermacam pemegang jabatan politik dengan cara yang efisien dan jelas. Efisien,
karena jalur kepemerintahan tentunya dengan dukungan kewenangan dan wibawa
yang dimilikinya dapat dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan secara cepat dan
mudah. Jalur birokrasi juga memungkinkan penyampaian pesan-pesan secara jelas
karena, terutama karena mereka yang berada dalam jajaran birokrasi secara
otomatis telah memiliki bahasa yang kurang lebih sama, yang memungkinkan
pengertian-pengertian menjadi lebih jelas di antara sesama mereka, ketimbang
orang-orang yang berada di luar jalur tersebut. Struktur ini juga berperan
penting dalam mensuplai informasi dalam jumlah besar kepada publik. Bahkan
bukan hanya informasi yang menyangkut aturan resmi seperti peraturan-
peraturan, melainkan juga release berita yang dikeluarkan pemerintah, yang
nyatanya merupakan sumber informasi penting bagi media massa di banyak
masyarakat.
5. Media massa. Saluran media massa, sudah barang tentu, sesuai dengan fungsi
aslinya merupakan saluran penting dalam komunikasi politik. Namun dalam
membicarakan saluran media massa dalam rangka komunikasi politik, selalu
dikaitkan dengan konsep-konsep mengenai:
1. kebebasan media massa.
2. Independensi media massa pada suatu masyarakat dari control yang berasal
dari luar dirinya, seperti pemerintah, pemegang saham, kaum
kapitalis/industrialis, partai politik, ataupun kelompok penekan[4].
3. Integritas media massa sendiri pada missi yang diembannya.

Ketiga hal tersebut memang membawa konsekuensi yang berbeda dalam pelaksanaan
peran media massa sebagai saluran komunikasi politik, sesuai dengan kondisi
yang dipunyai oleh masing-masing masyarakat tempat media massa itu berada.
Terlepas dari ketiga hal di atas, secara umum media massa mempunyai peranan
tertentu dalam menyalurkan pesan-pesan, informasi, dan political content di
tengah masyarakatnya.

Saluran-saluran lain yang juga berperan dalam penyampaian pesan-pesan politik, diantaranya lobbying, media tradisional, demontrasi, kesenian dan kebudayaan, sastra, media-media khusus seperti telepon, koran dinding, spanduk, brosur, leaflet, rapat umum, gossip, rumor.




Ku persembahkan
untuk para pengikut nabi....
yang keringatnya bercucuran di HMI.....

kU PERSEMBAHKAN UNTUK PAE

PESAN POLITIK

A. Ragam Pembicaraan Politik
Politisi, professional, atau warga Negara yang aktif, satu hal yang menonjolkannya sebagai komunikator politik adalah mereka berbicara politik. Bagaimana pembicaraan politik itu? David V.J Bell (dalam Nimmo, 1989) meyakini terdapat tiga jenis pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik. Yaitu: pembicaraan kekuasaan; pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan outoritas.
1. Pembicara kekuasaan merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang lain dengan
ancaman atau janji. Bentuknya yang khas adalah ”jika anda melakukan X, saya akan
melakukan Y.” kunci pembicaraan kekuasaan adalah bahwa ’saya’ mempunyai kemampuan
untuk mendukung janji maupun ancaman (baca kekuasaan koersif).
2. Pembicaraan pengaruh merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang lain dengan
nasihat, dorongan, permintaan, dan peringatan. Bentuknya yang khas adalah ”jika
anda melakukan X, maka akan terjadi Y.” Kunci pembicaraan pengaruh adalah
bagaimana si pembicara berhasil memanipulasi persepsi atau pengharapan orang lain
te rhadapkemungkinan mendapat untung atau rugi.
3. Pembicaraan autoritas adalah pemberian perintah. Bentuknya yang khas adalah ”
lakukan X” atau ”Dilarang melakukan X”. Yang dianggap sebagai penguasa yang sah
adalah suara outoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi.
B. Sifat Pembicaraan Politik
...... in progres...




Ku persembahkan untuk para pengikut nabi...
yang keringatnya bercucuran di HMI...........